PPKn · Bab 4 Demokrasi

Wahyu

24/08/2021 12:26:47

SMP 8 KTSP

Daftar Isi

Bab 1 Dasar dan Ideologi Negara Indonesia Bab 2 Konstitusi di Indonesia Bab 3 Perundang-Undangan Nasional Bab 4 Demokrasi Bab 5 Sistem Pemerintahan di Indonesia

Halaman

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

9797

Demokrasi

BabBab

Bab

Pada zaman Yunani Kuno, rakyat yang menjadi warga negara

terlibat langsung dalam pemikiran, pembahasan, dan pengambilan

keputusan mengenai berbagai hal yang menyangkut kehidupan negara.

Demokrasi yang demikian itu disebut demokrasi langsung atau

demokrasi murni. Penerapan sistem demokrasi tersebut tidak mungkin

dilaksanakan sekarang.

Sumber: www.beritajakarta.com

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

9898

Selamat berjumpa para siswa!

Pada bab sebelumnya, kalian telah mempelajari Perundang-undangan

Nasional. Masyarakat yang demokratis membutuhkan perundang-

undangan yang dibuat secara demokratis. Dalam bab ini, kita akan mem-

bahas pelaksanaan demokrasi dalam berbagai aspek kehidupan.

Setelah mempelajari bab ini, kalian diharapkan dapat menjelaskan

hakikat demokrasi; menjelaskan pentingnya kehidupan demokratis

dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; menunjukkan sikap

positif terhadap pelaksanaan demokrasi dalam berbagai kehidupan.

Berdasarkan peta konsep tersebut, materi pada bab ini dibagi men-

jadi sub-subbab berikut.

Subbab A

: Hakikat Demokrasi

Subbab B

: Pentingnya Kehidupan Demokrasi

Subbab C

: Menghargai Pelaksanaan Demokrasi dalam Berbagai

Kehidupan

Materi dalam bab ini perlu kalian pelajari dan kalian terapkan dalam

kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, kalian dapat menyesuaikan diri

dalam lingkungan masyarakat yang demokratis.

Pendahuluan

Peta Konsep

Pengertian

Demokrasi

Prinsip Dasar

Demokrasi

Hakikat Demokrasi

Pelaksanaan

Demokrasi di

Indonesia

Pentingnya Kehidupan Demokratis

Menghargai Pelaksanaan Demokrasi

Bentuk

Demokrasi

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

9999

A.A.

Hakikat Demokrasi

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar istilah

demokrasi. Istilah demokrasi tersebut sering dikaitkan dengan

kebebasan berpendapat dan demonstrasi. Apakah yang dimaksud

dengan demokrasi? Untuk lebih jelasnya perhatikan uraian berikut.

1.1.

Pengertian Demokrasi

Kata demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu

demos

dan

kratein

Demos

berarti rakyat dan

kratein

berarti

pemerintahan. Jadi, demokrasi dapat diartikan kekuasaan

rakyat atau pemerintahan dari rakyat. Kesimpulannya,

demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal

dari rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam

pemerintahan negara.

2.2.

Prinsip-Prinsip Dasar Demokrasi

Suatu pemerintah dikatakan demokratis jika pemerintahan

tersebut sesuai dengan prinsip dasar demokrasi. Adapun prinsip-

prinsip dasar demokrasi meliputi sebagai berikut.

a.a.

Pemerintahan Berdasarkan Konstitusi

Pemerintah berdasarkan konstitusi artinya bahwa dalam

melaksanakan pemerintahannya, kekuasaan pemerintah

harus dibatasi oleh konstitusi atau UUD sehingga kekuasaan

pemerintah tidak tak terbatas. Pembatasan tersebut penting

agar pemerintah tidak menyalahgunakan kekuasaan dengan

bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

b.b.

emilihan U

mum ymum y

mum y

ang Bebas, Jujur

, dan A, dan A

, dan A

dildil

dil

Suatu pemerintahan

tidak dikatakan demokratis

jika para pejabatnya tidak

dipilih rakyat secara bebas,

jujur, dan adil dalam suatu

pemilihan umum. Hanya

pejabat hasil pemilihan

umum yang bebas, jujur, dan

adil yang akan memastikan

sistem demokrasi berjalan

baik.

Gambar 4.1

Pemilu yang bebas, jujur, dan adil merupakan

salah satu prinsip demokrasi.

Sumber: www.beritajakarta.com

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

100100

100

c.c.

Hak Asasi Manusia Dijamin

Setiap manusia memiliki hak dasar yang melekat pada

dirinya sejak lahir yang disebut hak asasi manusia. Hak asasi

manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa, dan

tidak seorang pun boleh mengambil atau merampasnya.

Dalam kehidupan bernegara hak asasi setiap warga dijamin

penuh oleh negara. Jaminan tersebut harus ada karena

jaminan terhadap hak asasi manusia merupakan wujud

pemerintahan yang demokratis.

d.d.

Persamaan Kedudukan di Depan Hukum

Setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama

di dalam hukum. Kesamaan perlakuan ini penting untuk

diberlakukan karena tindakan yang membeda-bedakan

warga negara dalam hukum merupakan suatu tindakan

diskriminasi dan tidak adil. Warga negara yang melanggar

hukum, harus mendapat sanksi hukum sesuai ketentuan

hukum yang berlaku. Demikian juga sebaliknya, seseorang

yang tidak melanggar hukum atau melakukan perbuatan

melawan hukum harus bebas atau terhindar dari sanksi

hukum. Siapapun mereka, orang kaya, miskin, pejabat atau

rakyat biasa, harus diperlakukan sama di depan hukum.

e.e.

Peradilan yang Bebas dan Tidak Memihak

Peradilan yang bebas, tidak memihak dan terlepas dari

campur tangan pemerintah atau siapapun, akan menjamin

terwujudnya penegakan hukum yang tegas dan adil. Peradilan

yang bebas dari tekanan apa pun akan mampu mewujudkan

keadilan yang seadil-adilnya bagi seluruh rakyat. Kondisi ini harus

benar-benar diwujudkan karena setiap individu rakyat

menghendaki keadilan dapat dirasakan seluruh lapisan rakyat.

f.f.

Kebebasan Berserikat

dan Mengeluarkan Pendapat

Berserikat atau ber-

organisasi dan mengeluar-

kan pendapat merupakan

hak warga negara. Oleh

karena itu, pemerintah

harus menjamin hak

tersebut sebagai wujud

dari pemerintahan yang

demokratis.

Gambar 4.2

Mengeluarkan pendapat termasuk hak

warga negara.

Sumber: www.dpr.go.id

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

101101

101

Perkumpulan-perkumpulan masyarakat, baik yang ber-

bentuk organisasi masyarakat (ormas) maupun organisasi

politik (partai politik), dan kebebasan masyarakat untuk

mengeluarkan pendapat dapat menjadi sarana yang baik

untuk mengontrol atau mengawasi pemerintah. Melalui

perkumpulan masyarakat tersebut, sarana atau kritik rakyat

dapat dijadikan sarana penilaian bagi kinerja pemerintah

sehingga jalannya pemerintah dapat dilaksanakan dengan

baik, demokratis, dan sesuai dengan konstitusi yang ada.

g.g.

Kebebasan Pers

Kebebasan pers/media massa, baik cetak maupun

elektronik merupakan prinsip penting seperti prinsip-prinsip

yang lain. Dengan kebebasan pers, rakyat dapat menyuara-

kan suara hati dan pikirannya kepada khalayak umum

(publik). Mengekang kebebasan pers berarti mengekang

hak-hak rakyat untuk menyuarakan aspirasinya.

3.3.

Bentuk-Bentuk Demokrasi Modern

Dilihat dari keterkaitan antarbadan atau organisasi negara

dalam berhubungan, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk,

yaitu demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahan

kekuasaan, dan sistem referandum.

a.a.

Demokrasi dengan Sistem Parlemen

Dalam demokrasi dengan sistem parlemen ada

hubungan yang erat antara badan eksekutif (pemerintah)

dengan badan legislatif (badan perwakilan rakyat). Di sini

tugas atau kekuasaan eksekutif diserahkan kepada suatu

badan yang disebut kabinet atau dewan menteri. Menteri-

menteri, baik secara perorangan maupun secara bersama-

sama sebagai kabinet (dewan menteri), mempertanggung-

jawabkan segala kebijaksanaan pemerintahnya kepada

parlemen (badan perwakilan rakyat).

Apabila pertanggung jawaban menteri atau dewan menteri

diterima oleh parlemen, kebijaksanaan tersebut dapat terus

dilaksanakan dan dewan menteri tetap melaksanakan

tugasnya sebagai menteri. Akan tetapi, apabila pertanggung-

jawaban menteri atau dewan menteri tersebut ditolak

parlemen, parlemen dapat mengeluarkan suatu keputusan

yang menyatakan tidak percaya (mosi tidak percaya) kepada

menteri yang bersangkutan atau para menteri (kabinet). Jika

hal itu terjadi, menteri atau para menteri tersebut

mengundurkan diri. Peristiwa tersebut disebut krisis kabinet.

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

102102

102

Satu hal yang mungkin

terjadi adalah apa yang

diputuskan oleh parlemen

berbeda dengan pendapat

rakyat yang diwakilinya.

Apabila hal ini terjadi

berarti kehendak parlemen

tidak mencerminkan

kehendak rakyat yang

diwakilinya. Dengan

demikian, parlemen

dianggap tidak bersifat

representatif (mewakili).

Sebagai perimbangan

apabila terjadi penolakan pertanggungjawaban kabinet oleh

parlemen, negara dapat membubarkan parlemen atau

badan perwakilan rakyat. Untuk selanjutnya dibentuklah

badan perwakilan rakyat yang baru. Sistem ini awalnya

tumbuh di Inggris, kemudian diikuti oleh beberapa negara

di Eropa Barat dan Indonesia. Di Indonesia, sistem parlemen

diterapkan pada masa berlakunya UUD Sementara tahun

1950 yang biasa disingkat UUDS 1950.

Dalam penerapannya, sistem parlemen memiliki

kelebihan dan kelemahan.

1) Kelebihan

Rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan

peranannya dalam penyelenggaraan pemerintah negara.

2) Kelemahan

Kedudukan badan eksekutif tidak stabil, selalu ter-

ancam adanya penghentian di tengah jalan karena

adanya mosi tidak percaya dari badan perwakilan

rakyat. Sehingga terjadi krisis kabinet. Akibatnya,

pemerintah tidak dapat menyelesaikan program-pro-

gram yang telah disusunnya.

b.b.

Demokrasi dengan Sistem Pemisahan Kekuasaan

Dalam sistem pemisahan kekuasaan, hubungan antara

badan eksekutif dan badan legislatif dapat dikatakan tidak

ada. Pemisahan yang tegas antara kekuasaan eksekutif

(pemerintahan) dan legislatif (badan perwakilan rakyat) ini

merupakan ajaran dari Montesquieu, yang dikenal dengan

ajaran

Trias Politika

Gambar 4.3

Inggris merupakan negara yang menganut

sistem demokrasi parlemen.

Sumber: Ensiklopedi Pelajar

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

103103

103

Menurut ajaran Trias Politika, ke-

kuasaan negara dibagi menjadi tiga

kekuasaan yang satu sama lain terpisah

dengan tegas. Kekuasaan yang dimaksud

adalah sebagai berikut.

1) Kekuasaan legislatif, yaitu kekuasaan

untuk membuat Undang-Undang.

2) Kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan

untuk menjalankan Undang-Undang.

3) Kekuasaan yudikatif, yaitu kekuasaan

untuk mengadili.

Dalam sistem pemisahan kekuasaan,

badan eksekutif (pemerintah) terdiri atas

presiden sebagai kepala pemerintahan dan dibantu oleh

menteri-menteri. Menteri-menteri yang memimpin departemen

pemerintahan, diangkat oleh presiden dan hanya bertanggung

jawab kepada presiden. Sistem seperti ini disebut sistem

presidensial. Contoh negara yang menggunakan demokrasi

dengan sistem pemisahan kekuasaan adalah Amerika Serikat.

Sebagai sistem dalam demokrasi, sistem pemisahan

kekuasaan juga memiliki kelebihan dan kelemahan.

1) Kelebihan

Ada kestabilan pemerintah karena mereka tidak dapat

dijatuhkan atau dibubarkan oleh badan perwakilan

rakyat (parlemen). Oleh karena itu, pemerintahan dapat

melaksanakan program-programnya dengan baik.

2) Kelemahan

Dapat mendorong timbulnya pemusatan kekuasaan di

tangan presiden.

c.c.

Demokrasi dengan Sistem Referendum

Dalam demokrasi sistem referendum, tugas badan legislatif

(badan perwakilan rakyat) selalu berada dalam pengawasan

rakyat. Dalam hal ini, pengawasan dilaksanakan dalam bentuk

referendum (pemungutan suara langsung oleh rakyat tanpa

melalui badan legislatif). Sistem ini dibagi dalam dua kelompok,

yaitu

referendum obligatoire

dan

referendum fakultatif.

1) Referendum Obligatoire (Referendum yang Wajib)

Referendum obligatoire adalah referendum yang

menentukan berlakunya suatu Undang-Undang atau

suatu peraturan. Artinya, suatu Undang-Undang baru

Gambar 4.4

Montesquieu sebagai

pencetus ajaran Trias politika.

Sumber: www.lsg.musin.de

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

104104

104

dapat berlaku apabila mendapat persetujuan rakyat

melalui referendum (pemungutan suara langsung oleh

rakyat tanpa melalui badan perwakilan rakyat).

2) Referendum Fakultatif (Referendum yang Tidak Wajib)

Referendum fakultatif adalah referendum yang me-

nentukan apakah suatu Undang-Undang yang sedang

berlaku dapat dipergunakan atau tidak, atau perlu ada

tidaknya perubahan-perubahan.

Demokrasi dengan sistem pengawasan oleh rakyat ini

berlaku dalam sistem referendum juga memiliki kelebihan

dan kelemahan.

1) Kelebihan

Rakyat dilibatkan penuh dalam pembuatan Undang-

Undang.

2) Kelemahan

Tidak semua rakyat memiliki pengetahuan yang cukup

terhadap Undang-Undang yang baik, dan pembuatan

Undang-Undang menjadi lebih lambat.

4.4.

Pelaksanaan Demokrasi di Indonesia

Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macam

demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal,

demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

a.a.

Demokrasi Liberal

Demokrasi liberal disebut juga demokrasi parlementer

diterapkan di Indonesia sejak dikeluarkan maklumat

pemerintah tanggal 14 November 1945. Sistem parlementer

adalah suatu sistem pemerintahan yang menteri-menterinya

bertanggung jawab kepada parlemen badan perwakilan

rakyat (DPR). Penerapan sistem ini sebenarnya tidak sesuai

dengan UUD 1945. Sistem pemerintahan yang harus

diterapkan di Indonesia menurut UUD 1945 adalah sistem

kabinet presidensial. Sistem kabinet presidensial adalah

sistem pemerintahan kabinet (menteri-menteri) bertanggung

jawab kepada presiden. Dikeluarkan Maklumat Pemerintah

tanggal 14 November 1945 memiliki makna bahwa mulai

tanggal tersebut demokrasi yang diterapkan Indonesia

adalah demokrasi liberal. Dalam sistem demokrasi liberal,

kedudukan presiden hanya sebagai kepala negara,

sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana

menteri.

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

105105

105

Tanggung jawab pemerintahan ada di tangan kabinet

yang dipimpin oleh perdana menteri. Hal itu berbeda dengan

sistem presidensial. Dalam kabinet presidensial, sebagai

kepala negara dan kepala pemerintahan. Sistem

parlementer semakin dikukuhkan dengan berubahnya

bentuk negara Indonesia menjadi Republik Indonesia Serikat

(RIS) dan UUD yang digunakan diganti dengan Konstitusi

RIS. Bentuk negara RIS tidak bertahan lama karena pada

dasarnya jiwa bangsa Indonesia sejak perjuangan merebut

kemerdekaan adalah kesatuan. Gerakan dan upaya-upaya

untuk kembali bersatu menuju Negara Kesatuan Republik

Indonesia (NKRI). Berdasarkan UUDS 1950, sistem

pemerintahan dan demokrasi yang diterapkan di Indonesia

tetap sistem parlementer dan

demokrasi liberal. Dalam masa

penerapan demokrasi liberal

pemerintah banyak memberikan

kebebasan berpolitik sehingga

banyak partai yang bermunculan.

Namun, penerapan UUDS 1950

hanya bertahan beberapa tahun

karena sejak dikeluarkan Dekret

Presiden tanggal 5 Juli 1959

negara kita kembali ke UUD 1945.

Kembalinya penerapan UUD 1945

juga menjadi tanda berakhirnya

demokrasi liberal di Indonesia.

b.b.

Demokrasi T

erer

pimpim

pim

pinpin

Demokrasi Terpimpin dimulai sejak dikeluarkannya

Dekret Presiden tanggal 5 Juli 1959. Isi Dekret Presiden

tersebut adalah:

1) Pembubaran Konstitusi.

2) Berlakunya kembali UUD 1945.

3) Pembentukan MPRS dan DPAS

dalam waktu yang sesingkat-

singkatnya.

Dengan demikian, sistem

pemerintahan pun berubah dari

sistem parlementer menjadi sistem

presidensial seperti yang diamanat-

kan oleh UUD 1945. Dalam sistem

presidensial diterapkan dua hal

penting.

Gambar 4.5

Pengambilan Sumpah pada saat Indonesia

menerapkan sistem demokrasi liberal.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 4.6

Dekret Presiden dikeluarkan oleh Presiden

Soekarno.

Sumber: 30 Tahun Indonesia Merdeka

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

106106

106

1) Kedudukan presiden adalah sebagai kepala negara

sekaligus kepala pemerintahan.

2) Menteri-menteri bertanggung jawab kepada presiden.

Ciri-ciri sistem pemerintahan kabinet presidensial adalah

sebagai berikut.

1) Kekuasaan pemerintahan terpusat pada satu orang,

yaitu Presiden. Maksudnya, selain berkedudukan se-

bagai kepala negara, presiden juga berfungsi sebagai

kepala pemerintahan.

2) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara yang

diangkat dan bertanggung jawab kepadanya.

3) Masa jabatan presiden ditetapkan dalam jangka waktu

tertentu.

4) Presiden dan menteri-menteri tidak bertanggung jawab

kepada parlemen (DPR).

c.c.

Demokrasi Pancasila

Demokrasi Pancasila mulai ditegaskan untuk diterap-

kan di Indonesia sejak pemerintahan Orde Baru. Pada

dasarnya, demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang

dijiwai, diwarnai, disemangati, dan didasari oleh Pancasila.

Dengan kata lain, demokrasi Pancasila adalah demokrasi

yang menerapkan kelima sila dari Pancasila.

1) Berdasarkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat

kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.

2) Dilaksanakan dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa.

3) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

4) Selalu memelihara persatuan dan kesatuan bangsa.

5) Mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indo-

nesia.

Pancasila merupakan dasar negara Indonesia. Oleh karena

itu, kita menerapkan demokrasi Pancasila pada pemerintahan

negara. Berkaitan dengan itu, dalam melaksanakan demokrasi

tersebut kita harus berharap dan berusaha untuk

1) diridai oleh Tuhan Yang Maha Esa;

2) sesuai dengan peri kemanusiaan yang adil dan beradab;

3) menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;

4) mengutamakan musyawarah untuk mufakat yang dipimpin

oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/

perwakilan;

5) mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

107107

107

Dalam Demokrasi Pancasila, rakyat adalah

subjek

demokrasi. Hal ini berarti rakyat sebagai keseluruhan

berhak ikut serta secara aktif menentukan arah ke-

bijaksanaan pembangunan nasional, melalui lembaga-

lembaga perwakilan rakyat, yang telah dipilih rakyat melalui

pemilihan umum.

Prinsip demokrasi Pancasila adalah mempertahankan

kepentingan semua golongan, lapisan masyarakat, suku, dan

agama. Demokrasi Pancasila juga tidak berprinsip kepada

kemutlakan suara terbanyak yang dapat mengakibatkan

tirani (kekuasaan yang digunakan sewenang-wenang)

mayoritas dan juga tidak mendasarkan kepada kekuasaan

minoritas yang dapat menimbulkan tirani minoritas.

Demokrasi Pancasila memberikan kebebasan kepada

setiap individu dengan didasarkan atas tanggung jawab

sosial dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dalam

Demokrasi Pancasila lebih mengutamakan persatuan dan

kesatuan serta kepentingan bersama. Di samping itu, dalam

demokrasi Pancasila setiap orang harus menghormati

pendapat atau pendirian orang lain, meskipun pendapat atau

pendirian itu berbeda dengan pendapat kita sendiri. Di

sinilah pentingnya kita bersikap bijaksana untuk me-

mecahkan segala permasalahan di tengah-tengah beraneka

ragam perbedaan.

Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-

cara musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan.

Musyawarah yang dilakukan untuk mencapai mufakat ini,

dalam proses pemecahan masalahnya harus dilakukan

secara bersama-sama dan terbuka. Dengan demikian,

musyawarah untuk mencapai mufakat hendaklah dilakukan

dengan:

1) semangat kekeluargaan serta kegotongroyongan;

2) mengambil putusan dengan seadil-adilnya;

3) tetap menjaga keselarasan, keserasian, dan keseim-

bangan antara hak dan kewajiban;

4) menghargai dan menghormati pendapat, pikiran, atau

gagasan yang disampaikan orang lain;

5) semangat tolong-menolong dan bekerja sama, untuk

memecahkan permasalahan yang dihadapi;

6) berusaha bersama-sama mewujudkan kemajuan yang

merata dan berkeadilan sosial.

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

108108

108

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa

pemerintah dikatakan demokratis apabila kekuasaan ada

ditangan rakyat dan rakyatlah yang mempunyai peranan

dalam menentukan kehendak negara. Indonesia juga

memilih sistem pemerintahan demokrasi. Demokrasi yang

dikembangkan di Indonesia adalah demokrasi Pancasila.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu

kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman

kalian, kerjakan tugas berikut.

Banyak negara yang mengaku sebagai negara demokrasi. Untuk

membuktikan bahwa negara tersebut benar-benar demokratis

harus kita amati apakah dalam menjalankan pemerintah sudah

sesuai dengan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Untuk itu,

sebutkan prinsip-prinsip dasar demokrasi dan berilah pen-

jelasan. Kerjakan pada kolom berikut ini!

Diskusikan dengan kelompok belajarmu bentuk-bentuk

demokrasi kemudian isilah kolom berikut ini!

__________________

_________

________

__________

__________________

_________

________

__________

__________________

_________

________

__________

__________________

_________

________

__________

__________________

_________

________

__________

No.No.

No.

Bentuk Demokrasi

Penjelasan

Kelebihan

Kekurangan

Uji Kompetensi

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

_______________________

__________________________

No.No.

No.

Prinsip-Prinsip Demokrasi

Penjelasan

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

109109

109

Kalian telah memahami hakikat demokrasi. Selanjutnya, kalian

tentu ingin bertanya, “Mengapa kita perlu mempelajari demokrasi?”

Untuk itu, simaklah uraian pada subbab berikut ini.

B.B.

PenPen

Pen

tingnya Kehidupan Demokratis

Kalian telah mempelajari hakikat demokrasi. Banyak negara

yang menggunakan sistem pemerintahan demokrasi. Apakah arti

pentingnya kehidupan demokrasi dalam kehidupan sehari-hari?

Untuk lebih jelasnya, perhatikan uraian berikut.

Ciri bangsa Indonesia yang merupakan cerminan demokrasi

Pancasila adalah semangat kekeluargaan, gotong royong, ke-

bersamaan, dan musyawarah untuk mufakat. Semangat tersebut

dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, di berbagai

lingkungan sosial mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan

masyarakat sampai bangsa dan negara.

1.1.

Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Keluarga

Dalam keluarga hendaknya selalu dibiasakan menyelesaikan

berbagai persoalan dan kepentingan dengan cara musyawarah.

Kepala keluarga selalu berusaha menyerap aspirasi, keinginan,

kepentingan, atau pendapat dari anggota keluarga, untuk men-

capai kata mufakat demi kepentingan seluruh anggota keluarga.

Manfaat musyawarah dalam kehidupan keluarga, antara

lain sebagai berikut.

Seluruh anggota keluarga merasa mempunyai arti atau peranan.

Seluruh anggota keluarga merasa ikut ambil bagian sekaligus

ikut bertanggung jawab terhadap keputusan bersama.

Setiap anggota tidak ada yang merasa ditinggalkan.

d. Semangat kekeluargaan dan kebersamaan dalam keluarga

akan semakin kokoh.

2.2.

Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Sekolah

Persoalan-persoalan di sekolah hendaknya diselesaikan

dengan cara musyawarah bersama. Hal-hal yang perlu di-

musyawarahkan bersama di lingkungan sekolah, antara lain

sebagai berikut.

a.a.

enen

yusunan T

ata Tata T

ata T

erer

tibtib

tib

Tata tertib sekolah akan lebih baik, diterima dan di-

laksanakan warga sekolah, apabila disusun secara bersama-

sama oleh seluruh unsur di sekolah, baik kepala sekolah,

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

110110

110

guru, karyawan, maupun siswa. Meskipun bobot keter-

libatannya berbeda-beda, tetapi kalau semua dilibatkan

mereka akan merasa dihargai dan bertanggung jawab

terhadap hasil keputusan musyawarah tersebut.

b.b.

Penyusunan Regu Piket Kelas

Demikian juga dalam menyusun regu piket kelas. Seluruh

siswa, pengurus kelas, dan wali kelas perlu bermusyawa-

rah untuk mencapai mufakat. Kegiatan ini harus dilakukan

agar semua pihak menerima dan menjalankan keputusan

musyawarah tersebut.

c.c.

Pemilihan Ketua OSIS

Pada umumnya, pemilihan ketua OSIS dilakukan dengan

cara pemungutan suara (voting). Agar pemilihan berjalan

demokratis, seluruh siswa

diberi kesempatan yang

sama untuk mencalonkan

atau dicalonkan sebagai

ketua OSIS. Selain itu,

pelaksanaan pemilihan

harus benar-benar dilak-

sanakan dengan jujur dan

adil sehingga siapapun

yang terpilih menjadi ketua

OSIS akan benar-benar

diterima dengan ikhlas dan

penuh tanggung jawab.

3.3.

Pentingnya Kehidupan

Budaya Demokra

tis tis

tis

di Lingkungan

Masyarakat

Demikian juga di lingkungan

masyarakat, segala keputusan

menyangkut kepentingan ber-

sama harus dimusyawarahkan

agar dapat diterima dengan baik

oleh seluruh anggota masyara-

kat. Kepentingan bersama yang

perlu dimusyawarahkan, antara

lain sebagai berikut.

Gambar 4.7

Pemilihan OSIS merupakan wujud

demokrasi di lingkungan sekolah

Sumber: Dokumentasi Penerbit

Gambar 4.8

Kerja bakti sebagai hasil keputusan

bersama merupakan wujud demokrasi di lingkungan

masyarakat.

Sumber: www.buleleng.go.id

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

111111

111

a.a.

Program Pengembangan Masyarakat atau Lingkung-

annyaannya

annya

Perbaikan lingkungan untuk kepentingan bersama biasanya

melibatkan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus

merupakan hasil musyawarah agar berjalan dengan baik dan

tercapai sesuai dengan yang diinginkan.

b.b.

Pemilihan Ketua RT

Pemilihan ketua RT biasanya dilakukan dengan pe-

mungutan suara (voting). Perlakuan yang sama dan adil

terhadap calon-calon yang berhak serta pelaksanaan yang baik

dalam proses pemilihan, akan sangat menentukan baik/

tidaknya atau diterima/tidaknya calon terpilih oleh masyarakat.

4.4.

Pentingnya Kehidupan Demokratis di Lingkungan Negara

Contoh budaya demokrasi di

lingkungan negara dapat dilihat

dalam kegiatan berikut.

Rakyat terlibat dalam pemilu,

baik untuk memilih wakil-wakil

rakyat maupun memilih pre-

siden dan wakil presiden.

Rakyat melalui wakil-wakilnya

terlibat dalam penyusunan

Undang-Undang.

Rakyat melakukan pengawas-

an, baik terhadap wakil rakyat

maupun pemerintah melalui

media massa.

Pemilu merupakan pelaksanaan demokrasi secara konkret.

Pemilu sendiri merupakan hak rakyat karena dengan pemilu

rakyat dapat melaksanakan hak demokrasinya. Di dalam Pemilu,

rakyat memilih wakil-wakil yang akan melaksanakan kedaulatan

rakyat. Wakil-wakil ini melaksanakan permusyawaratan untuk

menentukan nasib rakyat yang memilihnya.

Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pelak-

sanaan Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tata kehidupan

yang sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan

dilaksanakannya Pemilihan Umum berarti pemerintah telah

melaksanakan sistem demokrasi sesuai dengan Pasal 1 ayat 2

UUD 1945. Sistem Demokrasi ini disebut demokrasi perwakilan

atau demokrasi tidak langsung.

Gambar 4.9

Pemilihan umum merupakan demokrasi

di lingkungan negara.

Sumber: www.beritajakarta.com

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

112112

112

Dalam kenyataannya, di beberapa daerah di Indonesia

masih terjadi kekisruhan dalam pemilihan kepala daerah.

Kekisruhan biasanya terjadi jika salah satu calon pemimpin yang

dijagokan kelompok tertentu dalam pemilihan kepala daerah

mengalami kekalahan. Kelompok tersebut tidak terima dan

kemudian menimbulkan kerusuhan. Hal tersebut, menunjukkan

bahwa masih terdapat warga masyarakat yang belum

memahami arti demokrasi.

Berdasarkan uraian dalam bab ini dapat disimpulkan bahwa

kehidupan demokratis telah berkembang di Indonesia, baik di

lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, maupun di lingkungan

bangsa dan negara. Kehidupan yang demokratis menjadikan

lingkungan tertib, dinamis, dan nyaman.

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu

kalian sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian,

kerjakan tugas berikut.

Sebutkan cara penerapan budaya demokrasi di lingkungan

keluarga dan manfaatnya berikut ini!

Uji Kompetensi

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

_______________________________

Penerapan Budaya Demokrasi di Lingkungan Keluarga

CaraCara

Cara

Manfaatnya

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

113113

113

Kalian telah memahami berbagai kehidupan yang demokratis dan

keuntungannya. Selanjutnya, kalian diharapkan dapat menghargai

pelaksanaan demokrasi. Bagaimanakah cara menghargai pelaksanaan

demokrasi? Untuk itu simaklah uraian subbab berikut ini.

C.C.

Menghargai Pelaksanaan Demokrasi

Inti dari demokrasi Pancasila adalah sila keempat yang dalam

mengambil keputusan lebih mengutamakan musyawarah dan mufakat.

Dalam musyawarah, kita boleh berdebat, beradu argumentasi,

mempertahankan pendapat yang kita anggap benar. Akan tetapi,

apabila keputusan sudah diambil, masalah itu dianggap telah selesai

dan putusan tersebut merupakan kesepakatan bersama.

Karena musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai

dengan hati nurani yang luhur serta untuk dilaksanakan dengan

penuh tanggung jawab, musyawarah harus bercirikan:

1. mengutamakan kepentingan bersama;

2. mengemukakan pendapat kita dengan bahasa yang santun;

3. tidak memaksakan kehendak kepada orang lain;

4. menghargai pendapat orang lain, meskipun pendapatnya berbeda;

5. mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan;

6. mengutamakan musyawarah untuk mufakat dengan diliputi oleh

semangat kekeluargaan;

______________________________________________________

No.No.

No.

Kegiatan di Sekolah yang Dilaksanakan dengan

Cara Musyawarah Mufakat

Diskusikan dengan kelompok belajarmu macam-macam

kegiatan sekolah yang dilaksanakan dengan cara musyawarah

mufakat. Kerjakan pada kolom berikut ini!

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

114114

114

menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah;

8. melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai

dengan hati nurani yang luhur;

9. mengambil keputusan harus dengan pertanggungjawaban secara

moral kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan menjunjung tinggi

harkat dan martabat serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.

Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaan musyawarah

adalah seperti sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan,

bijaksana, menghargai pendapat orang lain dan kebersamaan, hal

ini tentunya agar pelaksanaan musyawarah lancar dan sesuai dengan

keinginan bersama.

Sebagai warga yang baik, setiap keputusan yang dihasilkan baik

secara musyawarah atau voting (jika musyawarah sudah dilaksanakan

maksimal) hendaknya diterima dengan penuh keikhlasan, kejujuran

dan tanggung jawab. Sikap ikhlas seseorang dapat dilihat dalam

penampilannya yang lembut serta penuh pengorbanan.

Dalam perjalanan sejarah bangsa sejak kemerdekaan hingga

sekarang, banyak pengalaman dan pelajaran yang dapat kita ambil,

terutama di bidang politik khususnya pada pelaksanaan demokrasi.

Ada tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan dalam kehidupan

ketatanegaraan kita, yaitu demokrasi liberal, demokrasi terpimpin,

dan demokrasi Pancasila. Ketiga macam demokrasi tersebut dalam

realisasinya semuanya berakhir dengan ketidakberhasilan.

Demokrasi liberal bermuara pada kegagalan konstituante me-

netapkan UUD pengganti UUDS 1950; demokrasi terpimpin

mengarah pada terpusatnya kekuasaan negara di tangan presiden;

demokrasi Pancasila sebagai implementasi dari sila keempat, pada

implementasinya ketika Orde Baru mengarah juga pada terpusatnya

kekuasaan negara di tangan seorang presiden.

Tanpa maksud menjelekkan semua hal yang berbau masa lalu,

kita memang perlu mengkaji dan belajar dari perjalanan panjang

yang telah kita lewati, dengan harapan kita tidak akan mengulanginya

lagi dan dapat mengambil hikmah untuk perkembangan dan

perbaikan kita di masa yang akan datang. Untuk itu, kita perlu

mengembangkan nilai-nilai dan sikap cerdas, meliputi analisis, kritis,

teliti, penuh perhitungan, rasional, antisipatif serta pengendalian diri.

Satu hal yang patut kita renungkan bahwa apa pun nama

demokrasi yang kita anut dan kita terapkan dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, semuanya harus tetap

dalam kerangka supremasi hukum dan peraturan perundangan yang

berlaku. Untuk dapat mewujudkan keadaan seperti itu, kita harus

memiliki nilai dan sikap disiplin yang tercermin pada nilai-nilai dan

sikap taat asas, tegas, lugas, demokratis, terbuka, ikhlas, kooperatif,

tertib, menjaga keamanan, dan kebersamaan.

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

115115

115

Sebutkan ciri-ciri musyawarah mufakat!

Bagaimana sikapmu terhadap hasil keputusan musyawarah?

Sebutkan tiga macam demokrasi yang pernah diterapkan di

Indonesia!

Tindakan apa yang dilakukan jika musyawarah mufakat tidak

tercapai?

Cobalah kalian isi daftar skala sikap di bawah ini dengan

membubuhkan tanda ceklis (

) pada kolom yang paling sesuai

dengan perasaan kalian!

Uji Kompetensi

Dalam hidup bermasyarakat, kita

dilarang memaksakan kehendak

kepada orang lain.

Cita-cita harus kita capai meskipun

harus mengorbankan orang lain.

Demonstrasi dengan pembakar-

an adalah cara terbaik dalam

menumbangkan pemimpin yang

tidak adil.

Dalam berpolitik, kepentingan

partai harus diutamakan agar

bangsa dan negara menjadi maju.

Jika terjadi benturan kepentingan

antara kepentingan bangsa dan

kepentingan kelompok, kepen-

tingan bangsa harus diutamakan.

Lebik baik tidak memilih karena

tidak ada satu pun yang pantas

untuk dipilih menjadi pemimpin.

Karena tidak sepaham dengan

ketua RT, kalian tidak menghadiri

rapat RT.

No.No.

No.

Pernyataan

SSSS

TSTS

STSSTS

STS

Kalian telah mempelajari pokok bahasan di atas. Tentu kalian

sudah memahaminya. Untuk menguji pemahaman kalian, kerjakan

tugas berikut.

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

116116

116

Penutup

Selamat atas kesabaran dan ketekunan belajar kalian. Dengan

kesabaran dan ketekunan, kalian dapat menyelesaikan bab ini

dengan baik. Untuk mengingat kembali pelajaran pada bab ini,

simaklah rangkuman dan kata kunci berikut ini. Setelah itu, kerjakan

latihan soalnya.

Rangkuman

1. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan yang berasal dari

rakyat dan selalu mengikutsertakan rakyat dalam pemerintahan

negara.

2. Prinsip-prinsip dasar demokrasi, antara lain pemerintahan

berdasarkan konstitusi; pemilihan umum yang bebas, jujur, dan

adil; HAM dijamin; Persamaan kedudukan di depan hukum;

peradilan yang bebas dan tidak memihak; kebebasan berserikat

dan mengeluarkan pendapat; kebebasan pers.

3. Dilihat dari keterkaitan antarbadan atau organisasi negara

dalam berhubungan, demokrasi dibedakan menjadi tiga bentuk,

yaitu demokrasi dengan sistem parlemen, sistem pemisahan

kekuasaan, dan sistem referendum.

4. Sejak merdeka, Indonesia pernah melaksanakan tiga macam

demokrasi. Demokrasi yang dimaksud adalah demokrasi liberal,

demokrasi terpimpin, dan demokrasi Pancasila.

5. Dalam kehidupan demokrasi Pancasila berlaku cara-cara

musyawarah mufakat untuk mengambil keputusan.

6. Di Indonesia, pemilihan umum merupakan sarana pelaksanaan

Demokrasi Pancasila untuk mewujudkan tata kehidupan yang sesuai

dengan Pancasila dan UUD 1945. Dengan dilaksanakannya Pemilihan

Umum berarti pemerintah telah melaksanakan sistem demokrasi

sesuai dengan Pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Sistem Demokrasi ini disebut

demokrasi perwakilan atau demokrasi tidak langsung.

Nilai-nilai yang harus tampak dalam pelaksanaaan musyawarah

adalah sikap keterbukaan, konstruktif, berpikir jauh ke depan,

bijaksana, menghargai pendapat orang lain, dan kebersamaan.

Kata Kunci

demokrasi

musyawarah

demokrasi liberal

referendum

demokrasi Pancasila

voting

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

117117

117

Pelaksanaan demokrasi langsung pertama kali diterapkan

di negara ....

a. Swis

b. Yunani Kuno

c. Amerika Serikat

d. Inggris

Presiden tidak bertanggung jawab kepada parlemen

merupakan ciri sistem pemerintahan ....

a. liberal

c. terpimpin

b. presidensial

d. parlementer

Pelaksanaan musyawarah di Indonesia dilandasi oleh ....

a. semangat individualisme yang bermutu

b. akal sehat dan hati yang luhur

c. kepentingan umum di atas kepentingan kelompok

d. kerja sama yang murni dan tulus

Apabila dalam suatu musyawarah sulit diambil keputusan

mufakat, pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan

cara ....

a. langsung ditetapkan pimpinan

b. menunda pengambilan keputusan

c. membatalkan materi musyawarah

d. pemungutan suara

Dalam sistem parlementer, menteri-menteri bertanggung

jawab kepada ....

a. Presiden

c. DPR

b. MPR

d. rakyat

Demokrasi diartikan sebagai pemerintahan ....

a. dari rakyat, oleh rakyat untuk pejabat

b. dari rakyat, oleh pejabat untuk rakyat

c. dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat

d. dari pejabat, oleh rakyat untuk pejabat

A.A.

Berilah tanda silang (×) pada huruf a, b, c, atau d di

depan jawaban yang paling tepat!

Pelatihan

demokrasi terpimpin

trias politika

eksekutif

yudikatif

legislatif

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

118118

118

Kelemahan dari demokrasi dengan sistem parlementer

adalah ....

a. sering timbul krisis kabinet karena tidak mendapat

dukungan mayoritas

b. kabinet tidak bisa dibubarkan DPR

c. presiden dapat membubarkan DPR

d. kabinet dipimpin oleh perdana meteri

Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang berdasarkan

pada ....

a. kedaulatan rakyat

b. kekuasaan rakyat

c. falsafah hidup bangsa Indonesia

d. Undang-Undang Dasar 1945

Contoh perilaku demokratis di lingkungan sekolah adalah ....

a. pandai bergaul dan memiliki teman belajar

b. menolong teman sekelas yang mengalami kesulitan

c. tidak membedakan sara dalam pergaulan di kelas

d. menghormati teman lain yang seketurunan

10. Indonesia menggunakan sistem demokrasi karena ....

a. presiden dipilih secara langsung oleh seluruh rakyat

b. rakyat secara langsung menentukan jalannya peme-

rintahan

c. kekuasaan negara yang tertinggi di tangan rakyat

d. kepala negara harus bertanggung jawab kepada rakyat

11. Salah satu konsekuensi dalam melaksanakan demokrasi

Pancasila, hendaknya semua pihak ....

a. meyakini bahwa demokrasi Pancasila merupakan

demokrasi yang harus dilaksanakan

b. selalu menghormati dan menjunjung tinggi nilai musyawarah

c. rela berkorban untuk bangsa dan negara

d. mendalami dan memahami arti demokrasi

12. Pengambilan keputusan menurut tata cara demokrasi

Pancasila dapat ditempuh dengan jalan ....

a. menuruti saran para pemimpin

b. musyawarah untuk mufakat

c. memperhatikan petunjuk pemerintah

d. mempertimbangkan peraturan tata tertib

13. Pelaksanaan demokrasi Pancasila terutama didasarkan

atas asas ....

a. hak dan kewajiban

b. pemungutan suara

c. kebebasan warga negara

d. musyawarah untuk mufakat

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

119119

119

14. Pada suatu hari kalian ditugaskan memimpin rapat yang

membahas persoalan menyangkut orang banyak. Kalian

tentu akan berusaha agar ....

a. dapat menerima pendapat semua peserta rapat

b. semua pendapat mencapai mufakat

c. peserta dibatasi sehingga rapat berjalan lancar

d. semua peserta mendapat kesempatan untuk me-

nyampaikan pendapatnya

15. Demokrasi Pancasila menghendaki agar wakil-wakil rakyat

di lembaga perwakilan/permusyawaratan rakyat memper-

juangkan kepentingan ....

a. golongan yang diwakili

b. seluruh rakyat Indonesia

c. kepentingan orang-orang pandai

d. pemerintah beserta seluruh aparaturnya

16. Dalam pergaulan sehari-hari kadang-kadang kita me-

lakukan tindakan yang tidak sesuai dengan sila keempat

Pancasila, seperti ....

a. menolak memberikan pendapat suatu rapat

b. memaksakan pendapat sendiri untuk diterima oleh

musyawarah

c. mencari alasan untuk tidak menghadiri pertemuan

d. tidak menyetujui keputusan pribadi pimpinan rapat

17. Jika di sekolah kalian ada rapat OSIS dan terjadi perdebatan

sengit, sikap kalian ....

a. segera mengambil alih pimpinan rapat

b. meninggalkan rapat dan menyatakan akan menerima

keputusan

c. menyampaikan usul yang logis dan baik

d. meninggalkan rapat karena dianggap terlalu menyita

waktu

18. Salah satu contoh keputusan yang dihasilkan secara demo-

kratis di sekolah adalah ....

a. pelaksanaan jadwal pelajaran

b. pelaksanaan jadwal piket

c. pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler

d. pelaksanaan kegiatan kokurikuler

19. Salah satu contoh memelihara demokrasi Pancasila

adalah ....

a. mengadakan pemilihan kepala negara

b. mengadakan pemilihan objek wisata

c. mengadakan pemilihan pelajar teladan

d. penyelenggaraan pemilu

Pendidikan Kewarganegaraan SMP/MTs –2–

120120

120

20. Demokrasi yang dianut bangsa Indonesia harus sesuai

dengan falsafah hidup bangsa Indonesia, yaitu ....

a. Undang-Undang Dasar 1945

b. Undang-Undang

c. Peraturan Pemerintah

d. Keputusan presiden

B.B.

Isilah soal berikut ini dengan jawaban yang benar!

Demokrasi yang diterapkan pada zaman Yunani Kuno

adalah ....

Kekuasaan pemerintah tidak tak terbatas artinya ke-

kuasaan pemerintah harus dibatasi oleh ....

Ada hubungan erat antara badan eksekutif dengan badan

legislatif merupakan ciri demokrasi dengan sistem ....

Kekuasaan untuk menjalankan Undang-Undang adalah ....

Referendum yang menentukan berlakunya suatu Undang-

Undang atau peraturan disebut ....

Demokrasi liberal juga disebut demokrasi ....

Sejak merdeka, demokrasi yang diterapkan di Indonesia

ada tiga, yaitu ....

Demokrasi Pancasila diterapkan di Indonesia sejak

pemerintahan ....

Pemilihan ketua OSIS merupakan penerapan budaya

demokrasi di lingkungan ....

10. Rakyat terlibat dalam pemilu merupakan penerapan budaya

demokrasi di lingkungan ....

C.C.

Jawablah soal-soal di bawah ini dengan jawaban yang

singkat dan tepat!

Apakah yang dimaksud demokrasi?

Sebutkan dua hal penting dalam sistem pemerintahan

presidensial!

Sebutkan usaha-usaha untuk melaksanakan demokrasi

Pancasila!

Sebutkan penerapan budaya demokrasi di lingkungan

sekolah!

Bagaimana cara pemilihan ketua RT yang demokratis?

Selamat belajar!